SANANKULON, BlitarRaya.com – Manajemen baru BPR Penataran Artha Sejahtera (Perseroda), badan usaha milik Pemerintah Kabupaten Blitar yang bergerak di bidang jasa keuangan, membalikkan kinerja keuangan negatif menjadi positif setelah bekerja keras sejak 2021.
Kinerja positif yang dibuktikan dengan pencatatan laba perusahaan sejak 2023 itu diperkuat dengan pergantian nama dari BPR Hambangun Artha Selaras menjadi BPR Penataran Artha Sejahtera atauu BPR Penataran serta pemindahan kantor pusat dari Tulungagung ke wilayah Kabupaten Blitar.
Direktur Utama BPR Penataran Sahrial Amri mengatakan bahwa perubahan nama tersebut dibarengkan dengan adanya perubahan nomenklatur sesuai dengan perundangan dan regulasi terkait BPR, dari Bank Perkreditan Rakyat menjadi Bank Perekonomian Rakyat.
“Ada perubahan nomenklatur BPR sesuai perundangan yang sekalian kita ubah namanya menjadi BPR Penataran,” ujar Amri saat memberikan sambutan pada peresmian kantor pusat di Desa Kalipucung, Kecamatan Sanankulon, Kamis (8 Agustus 2024), yang juga dihadiri Bupati Blitar Rini Syarifah.
“Ditambah dengan pemindahan kantor pusat ini, persis di usia BPR Penataran yang ke-16 hari ini, kita akan jadikan sebagai momen untuk melakukan rebranding. Jadi anak yang baru merantau ini sudah pulang,” tambahnya.
Tidak hanya berhasil memboyong kembali BPR Penataran dari Tulungagung ke Kabupaten Blitar, Amri menyebutkan sejumlah prestasi yang berhasil diukir manajemen baru yang bekerja mulai tahun 2021.
Pertama, kata dia, aset BPR Penataran meningkat antara 80 hingga 90 persen dalam 1,5 tahun mulai akhir 2022 hingga Julii 2024, dari posisi terendah Rp 25 miliar menjadi Rp 46 miliar.
“Meskipun tidak besar tapi angka itu merupakah angka aset tertinggi sepanjang sejarah BPR Penataran sejak berdiri 16 tahun lalu,” tuturnya.
Selain itu, lanjut Amri, rekor kinerja positif juga berhasil diraih dengan pencaatatan angka kredit mencapai Rp 37 miliar pada Juli 2024, lebih dari dua kali lipat dari angka penjualan kredit di akhir 2022 sebesar Rp 15 miliar.
Selanjutnya, mulai akhir 2023 hingga pertengahan 2024 BPR Penataran berhasil mencatatkan pertumbuhan keuangan positif setelah pada periode 2021-2022 menanggung neraca negatif. Sepanjang 2023, kata Amri, pihaknya mencatatkan laba lebih dari Rp 500 juta dan lebih dari Rp 400 juta pada smester pertama 2024.
Catatan keberhasilan terakhir, ujarnya, penurunan non performing loan (NPL) dari gross NPL 72 persen atau nett NPL 59 persen pada Juli 2022 menjadi gross NPL 16,82 persen atau nett NPL 12,95 persen per Juli 2024.
“Walaupun angka NPL kami belum dapat dikatakan normal, tapi ini murni bukan rekayasa atau window dressing,” tandasnya.
Amri menuturkan bahwa seluruh keberhasilan itu merupakan buah dari kerja keras seluruh tim manajemen dan karyawan. Dan yang lebih penting, kata dia, adalah dukungan dari Pemerintah Kabupaten Blitar di bawah kepemimpinan Bupati Rini Syarifah.
Ditemui usai seremoni, Komisaris Utama BPR Penataran R Agung Andoko Putro berharap pergantian nama dan “pemulangan” ke Kabupaten Blitar akan menandai era baru bagi BPR Penataran untuk dapat memenuhi memberikan manfaat luas bagi warga Kabupaten Blitar.
Agung menggarisbawahi bahwa keberhasilan menurunkan NPL bukan semata didongkrak oleh pertumbuhan kredit namun juga keberhasilan manajemen menyelesaikan kredit bermasalah dari Rp 12 miliar tahun 2021 tersisa kini hanya Rp 3 miliar.
“Kami lakukan rescheduling hingga upaya hukum baik perdata maupun pidana terkait kredit bermasalah ini,” tuturnya.
Agung mengatakan bahwa pihaknya menargetkan laba sebesar Rp 750 juta di sepanjang 2024 meskipun kontribusi ke kas daerah dalam bentuk PAD baru direncanakan mulai diberikan tahun 2025.
“Tahun ini kita masih harus selesaikan dulu sejumlah utang yang tersisa,” tuturnya.
Sementara itu, Bupati Blitar Rini Syarifah alias Mak Rini mengungkapkan rasa bangganya atas keberhasilan BPR Penataran keluar dari kondisi yang sangat buruk di masa awal dirinya mulai menjabat Bupati di 2021.
Rini juga mengungkap bagaimana Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar dulu bersikeras “menyuntik mati” BPR Penataran yang dulu bernama BPR HAS itu karena kondisinya seolah tidak mungkin ditolong lagi.
Namun berkat kerja keras manajemen, kata dia, BPR Penataran kini sudah mulai menjadi perusahaan jasa keuangan yang sehat.
“Berapa tahun kita berjuang akhirnya hari ini NPL sudah cukup baik. Dulu NPL sempat hampir 80 persen. Kalau dibayangkan itu sudah tidak mungkin hidup. Tapi kita terus ikuti arahan OJK,” tuturnya.
Keberhasilan demi keberhasilan itu, kata Rini, kini dirayakan dengan keberhasilan memindahkan BPR Pentaran dari Tulungagung ke Kabupaten Blitar.
“Saya dorong untuk segera pindah ke Blitar. Kan aneh, kenapa BPR milik Pemerintah Kabupaen Blitar tapi kantor pusatnya di Tulungagung. Dan itu (pemindahan) tidak mudah,” pungkasnya. (asp)
