Rabu, 30 Oktober 2024 | 12:35 WIB
35 C
Blitar

Kapolres Blitar: Potensi Gangguan Kamtibmas Pilkada Lebih Tinggi Dibanding Pemilu 2024

KANIGORO, BlitarRaya.com – Kepala Kepolisian Resor Blitar AKBP Wiwit Adi Satria mengatakan bahwa tingkat kerawanan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) selama pelaksanaan Pilkada 2024 lebih tinggi dibandingkan situasi Pemilu 2024 pada Februari lalu.

“Pilkada lebih rawan karena langsung berhubungan dengan calon dari masyarakat yang akan dipilih menjadi pemimpin 5 tahun ke depan,” ujar Wiwit kepada wartawan usai memimpin Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Praja Semeru 2024 di halaman Kantor Pemkab, Kanigoro, Senin (19 Agustus 2024).

Operasi Mantab Praja Semeru 2024 digelar dalam rangka pengamanan selama pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 dimana di setiap daerah di seluruh Indonesia akan berlangsung pemilihan kepala daerah baik tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Di Kabupaten Blitar, warga akan memilih pasangan calon bupati dan wakil bupati serta pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

“Sehingga hubungan batinnya tentunya lebih kuat ini (Pilkada),” tambah Wiwit.

Usai gelar pasukan yang diikutii sekitar 370 personel Polri, TNI, Satpol-PP dan Linmas, ratusan personel Polres Blitar menggelar simulasi pengamanan kota (sispamkota) dimana diperagakan rangkaian proses pengamanan pelaksanaan Pilkada mulai dari masa kampanye hingga pemungutan suara. Di setiap mata rangkaian itu, diperagakan adanya gangguan kemanan dan penanganan yang dilakukan oleh personel kepolisian hingga melibatkan satuan pengendalian massa (Dalmas).

Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi Satria dan Komandan Kodim Blitar memeriksa peserta Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Praja Semeru 2024 di halaman Kantor Pemkab Blitar, Kanigoro, Senin (19 Agustus 2024). | Foto: BlitarRaya.com/Asip Hasani
Kapolres Blitar AKBP Wiwit Adi Satria dan Komandan Kodim Blitar memeriksa peserta Apel Gelar Pasukan Operasi Mantab Praja Semeru 2024 di halaman Kantor Pemkab Blitar, Kanigoro, Senin (19 Agustus 2024). | Foto: BlitarRaya.com/Asip Hasani

Wiwit mengatakan bahwa gelar pasukan dan sispamkota dilakukan sebagai bentuk kesiapan Polri dalam mengamankan jalannya Pilkada 2024 di wilayah hukum Polres Blitar yang meliputi 16 dari 22 kecamatan yang ada di Kabupaten Blitar. Sebanyak 6 kecamatan sisanya berada di wilayah hukum Polres Blitar Kota.

Di wilayah hukum Polres Blitar, kata dia, terdapat 1.194 tempat pemungutan suara (TPS) dimana personel Polres Blitar akan dibantu petugas linmas dalam pengamanan TPS.

Selain pengamanan TPS, lanjutnya, Polres Blitar Kota juga menyiapkan 4 pleton personel Dalmas yang siaga di empat rayon dimana setiap rayon terdiri dari 4 kecamatan.

“Jadi ada dalmas rayon, ini di luar pengamanan TPS. Jadi 16 kecamatan dibagi empat rayon. Setiap rayon 4 keccamatan. Pasukan siaga jika ada kriminalitas, ada hal-hal tidak diinginkan,” ujarnya.

“Pasukan dalmas standby bukan di Polres tapi di salah satu kecamatan yang posisinya di tengah-tengah wilayah rayon,” tambahnya.

Lebih jauh, Wiwit mengungkapkan bahwa akan ada bantuan pasukan dari Kepolisian Daerah Jawa Timur namun jumlah dan satuan mana yang akan diperbantukan di wilayah hukum Polres Blitar akan bergantung pada potensi kerawanan kamtibmas yang ada.

“Karena ini serentak di seluruh Jawa Timur bahkan di seluruh Indonesia, kita nanti tetap akan dapat bantuan personel dari Polda. Tapi situasional jumlah dan kualitasnya. Mungkin kalau di Madura akan dikirim Brimob, kalau di Blitar mungkin Samapta,” tuturnya.

Wiwit mengatakan bahwa selama pelaksanaan Pilkada di wilayah hukumnya, akan ada lebih dari 3.000 personel yang bertugas terdiri dari 520 personel kepolisian, 100 personel militer, dan selebihnya personel Linmas. (asp)

Dinamika Pilkada Blitar Raya 2024


Menuju Pilkada Serentak
27 November 2024:

Jadwal Pilkada Serentak 2024

(Peraturan KPU No. 2 Tahun 2024)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini

-- advertisement --spot_img

Jangan Lewatkan