BlitarRaya.com – Bahlil Lahadalia menyebut pemerintah akan membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi mulai 1 Oktober 2024. Tidak akan mentah lagi seperti saat rencana serupa disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan?
Rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi pernah mentah pada bulan Juli lalu. Kala itu, Luhut Binsar Pandjaitan, yang masih Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, mengatakan ada rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi.
Luhut juga berharap rencana itu sudah bisa diterapkan pada 17 Agustus 2024.
“Sekarang Pertamina sudah menyiapkan, kita berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai, di mana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi,” kata Luhut sebagaimana dilansir Kompas, Rabu (10 Juli 2024).
Pernyataan itu dikutip dari unggahan tanggal 9 Juli 2024 di akun Instagram pribadi @luhut.pandjaitan. Tetapi unggahan itu kemudian raib.
Yang kemudian muncul pada Rabu (10 Juli 2024) adalah pernyataan Airlangga Hartarto saat masih menjabat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Ia mengatakan rencana pembatasan BBM bersubsidi masih akan dirapatkan lagi.
Sepekan kemudian, pada 16 Juli 2024, Jokowi mengatakan pemerintah belum ada rencana membatasi pembelian BBM bersubsidi serta belum menggelar rapat kabinet soal itu. Pernyataan ini bertolak belakang dengan pernyataan Luhut sebelumnya.
Terbaru, komentar serupa disampaikan Jokowi setelah Bahlil Lahadalia, Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mengatakan ada rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi. Ia juga menyebut pembatasan itu akan dimulai pada 1 Oktober 2024.
Bahlil mengatakan itu kepada wartawan di Kompleks DPR RI, Selasa (27 Agustus 2024). Namun ia menyebut pemberlakuan pembatasan itu akan didahului dengan penerbitan peraturan menteri (Permen) serta sosialisasi.
“Karena begitu aturannya keluar, Permen-nya keluar, itu kan ada waktu untuk sosialisasi,” ujarnya.
Pembatasan itu, kata dia, perlu diterapkan karena selama ini penyalurannya belum tepat sasaran. Ia melihat bahwa BBM bersubsidi yang seharusnya hanya untuk masyarakat ekonomi menengah ke bawah, hingga kini masih dinikmati pula oleh pemilik mobil mewah.
Namun Presiden Jokowi justru mengaku keputusan soal itu belum ada.
“Belum ada keputusan dan belum ada rapat,” kata Jokowi usai meresmikan gedung baru di RSUP dr. Sardjito, Jakarta, pada Rabu (28 Agustus 2024) sebagaimana dilansir BBC Indonesia, Sabtu (31 Agustus 2024).
Jokowi dalam kesempatan tersebut juga mengatakan bahwa hal itu masih dalam proses sosialisasi. “Kita akan melihat di lapangan seperti apa,” imbuhnya.
Hoax tentang Pertalite
Kabar rencana pembatasan pembelian BBM bersubsidi sempat diwarnai spekulasi pada akhir Agustus lalu. Ada yang mengatakan hal itu akan berlaku mulai 1 September 2024. Bahkan terselip juga desas-desus Pertalite tidak akan tersedia lagi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) sejak tanggal tersebut.
Namun hal itu segera dibantah. Pada 30 Agustus 2024, PT Pertamina Patra Niaga, melalui siaran persnya, menyatakan tidak ada rencana menghentikan distribusi Pertalite pada 1 September 2024.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Heppy Wulansari, bahkan meminta masyarakat tidak percaya begitu saja pada kabar yang tidak jelas. “Masyarakat tidak perlu termakan berita hoax. Pertalite akan terus kami salurkan sesuai kuota yang ditetapkan pemerintah,” tegasnya. (mr)
