BlitarRaya.com – Kemajuan pembangunan jembatan baru yang terletak di Dusun Kaligambang, Desa Kaligambir, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar, saat ini telah mencapai sekitar 60 persen dengan target penyelesaian bulan November.
Jembatan dengan panjang bentangan 9 meter, lebar 7 meter dengan struktur komposit ini dibiayai dari alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dengan nilai pekerjaan Rp 4 miliar.
Kepala Bidang Bina Marga pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Blitar, Hamdan Zulfikri Kurniawan, mengatakan bahwa saat ini pengerjaan konstruksi abutment yang juga berfungsi sebagai penopang struktur atas jembatan telah selesai.
“Abutment sudah selesai, sekarang menunggu pemasangan girder. Tinggal menunggu umur abutment cukup kuat menahan beban, mungkin tanggal 22 Oktober ini,” ujar Hamdan, Senin (14 Oktober 2024).
Girder, kata Hamdan, adalah beton cetakan yang dipasang berjajar di atas abutment dan berfungsi sebagai penopang pengerasan jalan jembatan.
“Di atas girder nanti akan ada pengerasan jalan dengan pembetonan,” terangnya.
Hamdan mengatakan bahwa target penyelesaian Jembatan Kaligambang adalah bulan November 2024.
Dongkrak ekonomi masyarakat
Selama ini, kata Hamdan, masyarakat Dusun Kaligambang merupakan satu di antara dusun di Desa Kaligambir yang kesulitan akses jalan menuju wilayah Panggungrejo.
Apalagi pengendara kendaraan roda empat, ujarnya, harus berputar lebih dari 5 kilometer untuk menuju Panggungrejo. Akses jembatan yang ada, hanyalah jembatan sempit dan tidak terlalu panjang dengan kualitas bangunan yang kurang layak.
Pembangunan jembatan Kaligambang masuk menjadi skala prioritas pembangunan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Blitar di tahun 2024 ini. Mengingat, mobilitas warga setempat makin tinggi utamanya untuk menjual hasil panen ladang serta dibukanya beberapa lokasi wisata alam di kawasan pesisir pantai Blitar selatan.
“Perencanaan pembangunan ini sebenarnya sudah lama, tahun 2022. Tapi karena terbatasnya anggaran, baru bisa terealisasi di tahun 2024 ini. Kami mendapat alokasi anggaran Rp 4 miliar dari pemanfaatan DBHCHT tahun 2024,” jelasnya.
Alokasi anggaran DBHCHT untuk pembangunan jembatan ini, lanjut Hamdan, berdasarkan kajian pengalokasian dana untuk kegiatan lain sesuai prioritas dan kebutuhan daerah. Selain posting anggaran 50 persen untuk bidang kesejahteraan rakyat, 10 persen untuk penegakkan hukum dan 40 persen untuk bidang kesehatan.
“Kajian kami, memang keberadaan jembatan ini urgent sifatnya untuk memperbaiki kualitas akses jalan di Blitar selatan. Dengan akses jalan yang bagus, harapannya akan mendongkrak perekonomian warga setempat,” tandasnya.
Dari alokasi dana Rp 4 miliar tersebut, Dinas PUPR Pemkab Blitar baru menyerap sekitar 29,27 persen atau senilai Rp 1.170.726.780 yang dibayarkan kepada kontraktor pelaksana sebagai uang muka. Ini karena proses pencairan DBHCHT dari Kemenkeu juga dilakukan bertahap, dimana Pemkab Blitar untuk tahun 2024 ini mendapatkan DBHCHT total sebanyak Rp 29.442.441.000.
“Jadi dana untuk membangun jembatan Kaligambang ini tidak bersumber dari anggaran lain. Namun khusus dari penyerapan DBHCHT. Semoga saja pencairan berjalan lancar sehingga proses pembangunan bisa selesai sesuai yang direncanakan,” pungkasnya. (adv/asp)
