BlitarRaya.com – Film Pesta Oligarki, yang membayangi pelantikan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), telah mendapatkan setengah juta views pada hari ketiga penayangan di YouTube.
Pesta Oligarki telah dirilis pada 14 Oktober 2024 di Yogyakarta. Namun film yang menantang kemapanan narasi “pesta demokrasi” itu tayang di YouTube mulai Sabtu 19 Oktober 2024, tepat sehari sebelum Prabowo-Gibran dilantik sebagai RI 1 dan RI 2 pada Minggu 20 Oktober 2024.
Sebanyak 450.231 views telah didapat film produksi Watchdog yang disutradarai Ari Trismana tersebut pada Senin (21 Oktober 2024) pukul 14.05 WIB.
Sebangun dengan judulnya, film ini mengusung narasi bahwa pemilu di Indonesia selama ini lebih tepat disebut sebagai “pesta oligarki”. Hal ini bertolak belakang dengan narasi “pesta demokrasi” sebagaimana dikenalkan pertama kali oleh Presiden Soeharto pada tahun 1981.
Watchdog, pada bagian deskripsi film yang tayang di YouTube, menyebut bahwa pemilu di Indonesia selama Orde Baru selalu menghasilkan pemenang yang sama, yakni Golkar. Sedangkan 2 kontestan lain, yakni PPP dan PDI, tak lebih merupakan aksesoris politik belaka.
Narasi yang sama, tulis Watchdog, diulang Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Juli 2023. Watchdog juga menyatakan telah mendokumentasikan ragam peristiwa terkait Pemilu 2024 untuk mendapatkan kejelasan “pesta demokrasi” macam apa yang dimaksud Jokowi itu.
Dalam film Pesta Oligarki, beberapa peristiwa Pemilu 2024 tak hanya ditampilkan, tapi juga disertai dengan ulasan sejumlah pakar untuk melihat lebih dekat dekat bagaimana kekuasaan elite mendominasi keputusan politik dan ekonomi, sering kali dengan mengorbankan kepentingan rakyat.
Melalui berbagai kasus nyata, seperti konflik agraria di Pulau Rempang dan penggusuran tanah untuk proyek ibukota Lampung yang mangkrak, film berdurasi 53 menit 45 detik ini menunjukkan dampak buruk dari praktik oligarki.
Bahan refleksi
Terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, film ini mengungkap bahwa agenda lima tahun sekali itu sering hanya menjadi tampilan kosmetik yang menyembunyikan praktik-praktik oligarki.
Para narasumber memberikan perspektif mereka tentang bagaimana kekuasaan elite mengendalikan sistem hukum, politik, dan ekonomi. Mereka antara lain Bivitri Susanti (pakar hukum tata negara), Herlambang P. Wiratraman (profesor di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, dan (almarhum) Faisal Basri (ekonom senior, dosen Universitas Indonesia).
Pesta Oligarki juga mengajak penonton untuk lebih kritis terhadap proses demokrasi yang ada dan mendorong perubahan yang lebih adil dan transparan.
Film ini juga bisa menjadi bahan refleksi untuk menata masa depan Indonesia dalam lima tahun mendatang, setelah Pilpres 2024 dan Pilkada 2024.
[Berikutnya: Langkah melawan oligarki]
