BlitarRaya.com – Berbagai isu penting berskala nasional menghiasi pemberitaan media-media di Tanah Air pada Jumat (7 Februari 2025). Namun Anda tak punya waktu untuk mencermatinya satu per satu? Jika demikian, simak ikhtisar berikut:
Idrus: Bahlil Bukan Menteri yang Tidak Seirama dengan Prabowo
Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Idrus Marham, yakin bahwa Bahlil Lahadalia bukan menteri yang dimaksud Presiden Prabowo tidak seirama dengannya, meski kebijakan Bahlil tentang larangan penjualan gas tabung 3 kg menuai kecaman dan Presiden Prabowo memerintahkan larangan tersebut dicabut.
Dasco: Kebijakan Bahlil tentang LPG 3 kg Bukan Kebijakan Prabowo
Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia melarang penjualan gas LPG tabung 3 kg di level pedagang eceran telah dicabut atas perintah Presiden Prabowo. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad menyatakan larangan itu bukan kebijakan Presiden.
Anggaran Diblokir, Pembangunan IKN Tetap Jalan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi mengatakan, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) tetap berjalan. Ia mengatakan ini untuk menanggapi pernyataan Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo yang menyebut pembangunan IKN belum ada progres karena anggaran masih diblokir oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani.
Gaji ke-13 dan THR PNS Tetap akan Dicairkan
Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, memastikan gaji ke-13 dan 14 (THR) tetap dibayarkan bagi PNS, meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran.
Kemensos Siapkan Sekolah Rakyat (SR)
Menteri Sosial (Kemensos) Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mengatakan, pihaknya sedang menyiapkan pengadaan Sekolah Rakyat (SR) khusus untuk siswa dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. SR pertama direncanakan berdiri di Bekasi dengan sistem asrama gratis.
KEK Lido Disegel KLH
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Lido di Kabupaten Bogor, Jabar, milik konglomerat Hary Tanoesoedibjo, disegel Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) karena pelanggaran lingkungan. Proyek ini menyebabkan pendangkalan Danau Lido dan akan menjadi satu dari 5 proyek strategis yang akan dievaluasi oleh pemerintah.
Rp 28 Triliun Hasil Judi Dilarikan ke Luar Negeri
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa uang hasil judi online senilai Rp 28 triliun telah dilarikan ke luar negeri sepanjang 2024. (mr)
