JAKARTA, Blitarraya.com – Kementerian Keuangan Republik Indonesia bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) saat ini sedang mempersiapkan pembentukan Komite Keuangan Berkelanjutan (KKB) atau Sustainable Finance Committee (SFC).
Mandat pembentukan ini sesuai dengan yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan RI (UU P2SK).
Untuk menopang pelaksanaan pembentukan Komite tersebut, saat ini peraturan pemerintah sebagai dasar pembentukannya sedang disusun.
Sebagai pendukung, Kemenkeu RI telah menggandeng konsultan keuangan hijau Blue Finance Institute (BFI) sebagai mitra konsultan.
BFI adalah lembaga konsultan keuangan global yang diakui secara internasional sebagai pakar keuangan hijau, dengan dukungan dari program Financial Service Centres of Expertise dari Kantor Kementrian Luar Negeri, Persemakmuran dan Pembangunan Inggris (FCDO UK).
Sebelumnya, BFI bekerjasama dengan Kemenkeu RI pada tahun 2024 juga telah melakukan studi dan kajian mendalam tentang perkembangan pendanaan ekonomi hijau di Indonesia, yang hasilnya didokumentasikan dalam dokumen Kertas Putih (White Paper).
Di dalam dokumen White Paper itu telah diusulkan kerangka dan struktur tata kelola Komite Keuangan Berkelanjutan serta menjabarkan peran penting yang akan dapat dimainkan oleh Komite dalam mendorong pembiayaan proyek-proyek berkelanjutan di Indonesia.
“White Paper itu telah diseminasikan pada hari Jumat, 9 Mei 2025, di Jakarta, kepada semua pemangku kepentingan dalam ekosistem keuangan berkelanjutan di Indonesia. Di dalamnya berisi usulan-usulan mengenai struktur kelembagaan Komite guna memperkuat koordinasi dan mendorong agenda nasional keuangan berkelanjutan,” ujar tim komunikasi BFI dalam press release yang diterima redaksi, 29 Mei 2025.
Menurut rilis BFI, pembentukan Komite ini dilakukan dengan tujuan utama untuk meningkatkan kepercayaan investor dan membuka aliran modal dalam skala yang lebih besar untuk berbagai inisiatif dekarbonisasi.
“Indonesia menghadapi tantangan yang sangat besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus membangun ketahanan iklim dan memenuhi komitmen NDC (National Determined Contribution). Skala investasi yang dibutuhkan jauh melampaui kapasitas pembiayaan publik. Modal swasta tersedia, namun kita perlu mengurangi hambatan yang menghalanginya,” ujar Simon Horner, Managing Director BFI, dalam rilis yang diterima redaksi Blitarraya. (hyu)
