KANIGORO, BlitarRaya.com – Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Guntur Wahono, menghimbau agar seluruh elemen masyarakat desa memberikan dukungan pada program pembentukan Koperasi Merah Putih (KMP).
“Elemen-elemen yang nanti terlibat dalam Koperasi Merah Putih ini harus duduk satu meja menyamakan visi, kesepahaman dalam mengelola sesuai instruksi Pemerintah,” ujar Guntur, Sabtu (14 Juni 2025) sore.
Pernyataan itu disampaikan Guntur di sela kegiatan sosialisasi bertajuk “Pancasila Sumber Toleransi dalam Keberagaman dan Kemajemukan Masyarakat Indonesia” di Hotel Grand Mansion, Kanigoro, Kabupaten Blitar, yang dihadiri peserta dari Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Blitar.
Pentingnya penyamaan visi, kata Guntur, didasarkan pada fakta banyaknya elemen masyarakat desa yang mengkhawatirkan terjadinya tumpang tindih peran dan area operasional antara KPM dengan badan usaha milik desa (BUMDes), koperasi unit desa (KUD), serta kelompok tani.
“Koperasi ini pengurusnya harus ketemu kepala desa, perangkat desa, bumdes, dan lainnya agar nanti tidak tumpang tindih,” tutur pria yang juga duduk sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI-P Jawa Timur itu.
“Karena mereka mempertanyakan KMP di mana, gapoktan (gabungan kelompok tani) bisa berperan apa, kelompok tani dimana, bumdes dimana. Nah kalau duduk satu meja insyaallah semua terjawab di situ,” tambah Guntur.
Guntur sendiri menandaskan bahwa dirinya selaku anggota DPRD Jawa Timur memberikan dukungan pada program pembentukan KPM.
“Kami siap memfasilitasi. Saat ini kan tahap pembentukan, kami fasilitasi, misalnya, pembekalan bagi para calon pengurusnya tentang pentingnya koperasi dan bagaimana menjalankannya,” ungkap Guntur.
Pada kesempatan itu, Ketua Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Jawa Timur, Slamet Sutanto, mengakui masih adanya pro dan kontra terhadap program pembentukan KPM oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Karena itu, Slamet mendorong agar seluruh unsur masyarakat desa “duduk satu meja” untuk bersama mencari solusi pada kendala yang ada.
“Kalau kita semua duduk satu meja, kepala desa, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, saya yakin tidak ada kendala. Ini hanya kendala pro dan kontra saja,” ujar Slamet.
Setelah terjadi kesamaan persepsi tentang KPM, kata dia, maka perhatian harus segera diberikan pada penyiapan mental dan profesionalitas manajerial dalam menjalankan koperasi.
Lebih jauh, Slamet mengingatkan bahwa koperasi merupakan salah satu bentuk tatatan ekonomi yang sejalan dengan Pancasila khususnya Sila ke-5 yang berbunyi “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
“Cuma, jangan ditafsirkan KMP ini proyek. Ini program untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan cara membangun sentra-sentra ekonomi di desa, bukan hanya di kota,” tegasnya. (Asip Hasani/asp)
