JAKARTA, BlitarRaya.com – Lima politisi kontroversial dari 3 partai resmi nonaktif dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mulai hari ini, Senin (1 September 2025). Mereka adalah Ahmad Sahroni, Nafa Urbach, Eko Patrio, Uya Kuya, dan Adies Kadir.
Pengumuman penonaktifan mereka dilakukan oleh partai masing-masing pada Minggu (31 Agustus 2025).
Sahroni dan Nafa Urbach dinonaktifkan oleh Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Nasdem melalui surat keputusan yang ditandatangani Surya Paloh (ketua umum) dan Hermawi Taslim (sekjen).
Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Surya Utama alias Uya Kuya dinonaktifkan Partai Amanat Nasional (PAN) melalui surat keputusan yang diteken langsung oleh ketua umumnya, Zulkifli Hasan.
Sementara itu, surat keputusan penonaktifan Adies Kadir dari DPR diteken oleh Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia dan Sekretaris Jenderal Muhammad Sarmuji.
Penonaktifan lima anggota DPR tersebut dilakukan usai rentetan demonstrasi besar disertai kericuhan yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah dalam sepekan terakhir.
Diketahui, eskalasi unjuk rasa meningkat sejak 25 Agustus lalu setelah para politisi tersebut mempertontonkan aksi dan pernyataan yang dinilai melukai hati rakyat.
Berikut ‘dosa-dosa’ mereka di mata publik:
Ahmad Sahroni
Anggota DPR dari Partai Nasdem ini menjadi dikecam publik setelah menanggapi seruan unjuk rasa menuntut pembubaran DPR yang dipicu keputusan DPR memberikan tunjangan perumahan Rp 50 juta per bulan untuk tiap anggota.
“Mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuma bilang bubarin DPR itu adalah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita nih memang orang semua pintar semua? Enggak bodoh semua kita,” kata Sahroni pada kunjungan kerja di Polda Sumatera Utara, Jumat (22 Agustus 2025).
Pernyataan ini segera viral dan memicu kemarahan publik yang meluap saat unjuk rasa besar pada Senin (25 Agustus 2025) dan Jumat (29 Agustus 2025). Publik menilai jumlah ini fantastis, mengingat tanpa tunjangan rumah pun, setiap anggota DPR – menurut taksiran Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) – bisa mendapat penghasilan Rp 230 juta per bulan.
Menyikapi hal itu, Partai NasDem mencopot Sahroni dari jabatan Wakil Ketua Komisi III DPR dan menggesernya menjadi anggota Komisi I DPR pada Jumat (29 Agustus 2025).
Namun hal itu tidak lantas membuat amarah publik mereda. Pada Sabtu (30 Agustus 2025), massa mengepung dan menjarah rumah mewahnya di Tanjung Priok, Jakarta Utara.
Partai Nasdem kemudian mengumumkan penonaktifan Sahroni dari DPR pada Sabtu (31 Agustus 2025). Dalam surat keputusan yang ditandatangani Ketua Umum Surya Paloh dan Sekjen Hermawi Taslim.
Nafa Urbach
Nafa Indria Urbach dimusuhi publik lantaran komentarnya saat live di TikTok tentang tunjangan rumah bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan.
“Itu bukan kenaikan, itu tuh kompensasi untuk rumah jabatan. Rumah jabatan yang sekarang ini sudah tidak ada, jadi rumah jabatan itu sudah dikembalikan ke pemerintah,” ujarnya.
Nafa juga mengatakan bahwa dirinya sering terjebak macet dalam perjalanan dari rumahnya di Bintaro, Tangerang Selatan, menuju gedung DPR di Senayan.
Pernyataan Nafa kemudian menimbulkan riak di media sosial. Banyak warganet mengkritiknya dan mengatakan seharusnya anggota DPR menangani kemacetan itu, bukan mengeluhkannya.
Sama seperti rumah Sahroni, rumah Nafa Urbach pun menjadi sasaran amuk massa dan dijarah.
Nafa lalu secara terbuka menyatakan permintaan maafnya. Tetapi, sama dengan Sahroni, ia kemudian dinonaktifkan dari DPR oleh Partai Nasdem.
Eko Patrio dan Uya Kuya
Eko Patrio dan Uya Kuya menjadi sasaran kemarahan publik setelah video mereka beredar luas di media sosial. Tampak keduanya, bersama sejumlah anggota DPR lain, berjoget di gedung DPR. Momen ini terjadi usai Presiden Prabowo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025 pada 15 Agustus lalu.
Momen ini terekam kamera dan sempat viral di sejumlah media sosial, termasuk X (Twitter) dan Instagram. Warganet menilai hal itu tidak pantas dan melecehkan institusi parlemen, apalagi terjadi di tengah tuntutan rakyat untuk perbaikan kinerja DPR.
Eko Patrio membalas kritik tersebut dengan video parodi yang menampilkan dirinya berperan sebagai operator sound horeg. “Biar jogetnya lebih keren pakai sound ini aja,” tulisnya.
Massa mengamuk dan menjarah rumah Eko Patrio pada Minggu (31 Agustus 2025) dan rumah Uya Kuya pada Sabtu (30 Agustus 2025).
PAN lalu mengumumkan penonaktifan keduanya dari DPR pada Minggu (31 Agustus 2025).
Adies Kadir
Adies Kadir menjadi sorotan dan cibiran publik atas pernyataannya terkait tunjangan perumahan bagi anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan. Menurutnya, jumlah itu masih kurang untuk kontrak atau kos di sekitar gedung DPR di Senayan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
“Kalau Rp3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti Rp78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma Rp50 juta per bulan. Jadi mereka masih nombok sebenarnya,” ujarnya.
Kontan, rincian yang kemudian viral di media sosial itu memantik kritik, salah satunya dari Jerome Polin, influencer yang dikenal dengan konten matematika. “Ngitung aja belom bener, gimana DPR mau bikin kebijakan yang bagus di pemerintahan,” tulisnya.
Jerome Polin pun mengoreksi tunjangan perumahan yang disebut oleh Adies.
“Tunjangan rumah DPR Rp 50 juta per bulan. Harga kos tadi dibilang Rp 3 juta per bulan. Nah sudah sama nih ‘per bulan’. Artinya masuk duit Rp 50 juta, keluar Rp 3 juta untuk kos. Artinya apa? Dapat untung. Rp 50 juta dikurangi Rp 3 juta, Rp 47 juta,” jelas Jerome di akun TikTok pribadinya.
Adies juga menuai kritik dari publik ketika mengatakan bahwa anggota DPR mendapat tunjangan beras dengan anggaran naik dari Rp 10 juta per bulan menjadi Rp 12 juta per bulan. Ia juga menyebut kenaikan tunjangan transportasi (bensin), dari Rp 4-5 juta menjadi Rp 7 juta.
Adies kemudian meralat pernyataannya setelah dihujat sana-sini. Ia mengakui salah data da menegaskan tidak ada kenaikan tunjangan beras maupun tunjangan bensin bagi anggota DPR.
“Setelah saya cek di Kesekjenan, ternyata tidak ada kenaikan, baik itu gaji maupun tunjangan seperti saya sampaikan,” kata Adies, Rabu (20 Agustus 2025).
Tentang tunjangan beras, Adies menyatakan tidak ada kenaikan sejak tahun 2010, yaitu Rp sekitar 200.000 per bulan, bukan Rp 12 juta per bulan.
Adies juga meralat pernyataannya tentang tunjangan bensin. Mengutip data Sekretariat Jenderal DPR, tunjangan tersebut sekitar Rp 3 juta per bulan. “Jadi tidak ada perubahan,” tegasnya.
Jaga Marwah
Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Nazaruddin Dek Gam meminta ketua umum partai politik (parpol) menonaktifkan kader mereka yang bermasalah di DPR. Menurutnya hal itu penting untuk menjaga marwah lembaga legislatif.
“Kami minta ketua umum parpol untuk menonaktifkan anggota DPR yang bermasalah,” kata Nazaruddin kepada wartawan, Minggu (31 Agustus 2025).
Selain itu, MKD juga menyoroti anggota DPR yang ikut berjoget sidang tahunan pada Jumat (15 Agustus 2025). Menurut Nazaruddin, MKD menilai tindakan tersebut tidak sesuai kode etik anggota dewan. Karena itu, MKD meminta fraksi partai politik menertibkan anggotanya. (tim)