Deadline 5 September, Ini 17+8 Tuntutan Rakyat yang Iringi Gelombang Demonstrasi

BlitarRaya.com – Influencer Andovi Da Lopez bersama rekan-rekannya menyusun dan menggagas “17+8 Tuntutan Rakyat” yang banyak diperbincangkan influencer lain dan netizen (warganet).

Tuntutan dengan total 25 poin itu disusun sedemikian rupa sebagai kristalisasi dari beragam keluhan dan kritik dari masyarakat dan pengamat pada bagaimana pemerintah dan kekuasaan politik dijalankan.

Kemunculan “17+8 Tuntutan Rakyat” ini telah menjadi bagian penting dalam pengorganisasian pergerakan demonstrasi di Jakarta dan berbagai daerah melalui media sosial.

Tuntutan yang ditujukan terutama kepada Pemerintah dan DPR itu terbagi menjadi 17 tuntutan jangka pendek (tuntutan mendesak) dan 8 tuntutan jangka panjang, dengan deadline atau batas akhir pemenuhan pada Jumat, 5 September 2025.

Baca juga:Affan Kurniawan Sang Tulang Punggung Keluarga, Ojol yang Tewas Dilindas Rantis Brimob

Berikut isi 17 tuntutan rakyat yang di-deadline-kan 5 September 2025:

1. Bentuk tim investigasi independen terkait kasus Affan Kurniawan, Umar Amarudin, dan korban kekerasan lainnya dalam aksi 28–30 Agustus.
2. Hentikan keterlibatan TNI dalam pengamanan sipil, kembalikan ke barak.
3. Bebaskan seluruh demonstran yang ditahan, tanpa kriminalisasi.
4. Tangkap dan adili aparat yang melakukan kekerasan secara transparan.
5. Hentikan kekerasan oleh polisi, taati SOP pengendalian massa.
6. Bekukan kenaikan gaji/tunjangan DPR dan batalkan fasilitas baru.
7. Publikasikan transparansi anggaran DPR secara proaktif.
8. Selidiki harta anggota DPR yang bermasalah melalui KPK.
9. Dorong Badan Kehormatan DPR periksa anggota yang melecehkan aspirasi rakyat.
10. Tegaskan sanksi partai untuk kader yang memicu kemarahan publik.
11. Komitmen partai untuk berpihak pada rakyat di tengah krisis.
12. Libatkan anggota DPR dalam ruang dialog publik dengan mahasiswa dan masyarakat sipil.
13. Tegakkan disiplin internal agar TNI tidak ambil alih fungsi Polri.
14. Komitmen publik TNI untuk tidak memasuki ruang sipil selama krisis demokrasi.
15. Pastikan upah layak bagi guru, tenaga kesehatan, buruh, hingga mitra ojek online.
16. Ambil langkah darurat cegah PHK massal dan lindungi buruh kontrak.
17. Buka dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Selain tuntutan jangka pendek, terdapat 8 tuntutan tambahan jangka panjang yang dirancang sebagai langkah reformasi sistemik:

1. Bersihkan dan lakukan reformasi besar-besaran di DPR.
2. Reformasi partai politik serta penguatan pengawasan eksekutif.
3. Rencana reformasi perpajakan yang lebih adil.
4. Sahkan UU perampasan aset koruptor, perkuat independensi KPK, dan tegakkan UU Tipikor.
5. Reformasi kepolisian agar lebih profesional dan humanis.
6. TNI kembali sepenuhnya ke barak, tanpa pengecualian.
7. Perkuat Komnas HAM dan lembaga pengawas independen.
8. Tinjau ulang kebijakan sektor ekonomi dan ketenagakerjaan.

(*)