TALUN, BlitarRaya.com – Massa yang terdiri dari ratusan orang yang mayoritas kelompok remaja melakukan perusakan, penjarahan dan pembakaran gedung Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar pada Sabtu malam hingga Minggu (31 Agustus 2025) dini hari.
Massa yang datang dalam empat gelombang itu cukup leluasa melakukan perusakan dan penjarahan di kompleks Kantor DPRD meskipun awalnya hanya kurang dari seratus orang hingga akhirnya menjadi ratusan orang.
Tidak adanya personel polisi yang terlihat mengamankan Kantor DPRD Kabupaten Blitar praktis membuat massa cukup leluasa melancarkan aksi mereka bahkan hingga menjelang waktu subuh.
Kapolres Blitar, AKBP Arif Fazlurrahman, menegaskan bahwa pihaknya, atas dasar sejumlah pertimbangan keamanan, memprioritaskan untuk menjaga Kantor (Markas) Polres Blitar yang sebenarnya merupakan target utama penyerangan oleh aktor intelektual penggerak massa.
“Saya bertanggung jawab atas keputusan mengutamakan menjaga Markas mengingat keterbatasan personel yang kita miliki,” ujar Arif, Selasa (2 September 2025) sore.
Baca juga:
- Ungkap Ladang Ganja di Krisik Blitar, Polisi Sebut Hasil Interogasi Pelaku Kerusuhan
- Kerugian Perusakan dan Penjarahan Kantor DPRD Kabupaten Blitar Capai Rp 10 Miliar, Kata Polisi
- Berita Foto Kondisi Gedung DPRD Kabupaten Blitar Usai Dibakar dan Dijarah Massa
Menurut Arif, letak kompleks Kantor Polres Blitar yang berjarak dari pemukiman warga membuatnya diserang dari hampir segala penjuru. Kondisi ini membuat pengamanan Mapolres Blitar membutuhkan personel yang cukup banyak untuk berjaga di hampir setiap sisi.
Pada saat yang sama, ujarnya, sebagian personel Polres Blitar diperbantukan ke Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur untuk memperkuat pengamanan di wilayah Kota Surabaya dan sekitarnya.
“Kemudian di seberang jalan depan Mako kami ini ada banyak batu di sepanjang rel kereta api. Apabila didatangi massa, batu-batu itu menjadi senjata sehingga posisi Mako sangat rentan,” ungkapnya.
Arif juga mengungkapkan faktor jarak yang cukup jauh antara Mapolres Blitar dan Kantor DPRD Kabupaten Blitar. Faktor ini disebut menjadi titik lemah yang disadari oleh aktor intelektual yang telah merancang strategi memecah kekuatan polisi.
Jika mengirimkan sebagian besar personel kepolisian untuk pengamanan Kantor DPRD, berdasarkan informasi intelijen, massa akan digerakkan untuk menyerang Mapolres Blitar.
“Daripada hancur dua-duanya . Kita prioritaskan pengamanan instalasi kepolisian baik Mapolres maupun mapolsek karena jelas berdasarkan informasi intelijen polisi lah sasaran utamanya,” kata Arif.
Arif mengakui keputusan yang telah diambil dengan mengerahkan kekuatan kepolisian untuk menjaga Kantor Polres Blitar merupakan keputusan sulit meskipun telah dipertimbangkan dengan matang.
Beberapa saat sebelum terjadinya perusakan dan penjarahan itu, Arif mengaku telah menyampaikan kepada Bupati Rijanto dan Ketua DPRD Kabupaten Blitar Supriadi tentang situasi yang ada. Bahwa Polres Blitar hanya akan mengirimkan petugas keamanan tertutup dan personel intelijen ke Kantor DPRD.
Kata Arif, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan pihak TNI guna meminta bantuan pengamanan gedung Kantor DPRD Kabupaten Blitar.
Sebagaimana diberitakan, gedung Kantor DPRD Kabupaten Blitar di Kelurahan Kanigoro menjadi sasaran perusakan, penjarahan dan pembakaran oleh massa. Berdasarkan penyelidikan kepolisian, total kerugian akibat aksi vandalisme dan penjarahan itu mencapai sekitar Rp 10 miliar.
Sejauh ini, Polres Blitar telah menangkap 41 orang yang mayoritas anak di bawah umur. Dari jumlah itu, polisi melanjutkan proses hukum terhadap 12 orang di antaranya. (asp)