BlitarRaya.com – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Hendra Rahtomo alias Romy Soekarno, mengungkapkan pandangannya bahwa Kabupaten dan Kota Blitar memiliki potensi besar menjadi laboratorium hidup (living laboratory) demokrasi digital nasional.
“Blitar punya potensi besar menjadi living laboratory demokrasi digital nasional,” kata cucu Presiden Soekarno (Bung Karno) dikutip dari siaran pers Bawaslu Kabupaten Blitar yang diterima BlitarRaya.com, Jumat (26 September 2025) sore.
Pernyataan itu disampaikan Romy saat berbicara pada kegiatan penguatan kelembagaan bertema “Literasi Demokrasi sebagai Fondasi Pemilu yang Demokratis” yang digelar Bawaslu Kabupaten Blitar, Jumat.
Baca juga:
- Kembangkan Aplikasi E-Voting, HIMA Teknik Informatika Unisba Minta Masukan KPU Blitar
- Ketua KPU Kota Blitar Sambut Lega Putusan MK yang Menolak Gugatan Paslon Bambang-Bayu
Menurut Romy, Blitar memiliki modal sosial dan semangat inovasi sehingga bisa menjadi prototipe demokrasi masa depan.
Meski demikian, tidak dijelaskan lebih rinci modal sosial yang seperti apa yang dimiliki masyarakat Blitar sehingga dikatakan berpotensi besar untuk menjadi laboratorium hidup demokrasi digital.
Romy disebut mengusulkan penyelenggaraan pemilu digital (e-voting) berbasis teknologi blockchain agar setiap suara terhitung jujur dan tak bisa dimanipulasi. Teknologi blockchain adalah mekanisme basis data lanjutan yang memungkinkan berbagi informasi secara transparan dalam jaringan.
Pendidikan politik sebagai fondasi demokrasi
Pada bagian lain, Romy menekankan pentingnya pendidikan politik bagi masyarakat selaku pemilih dalam pemilu.
Dengan letarasi politik yang memadai, kata Romy, maka partisipasi pada pemilu semakin menguat dan pada saat yang sama pemilu yang jujur dan adil menjadi tuntutan.
“Dalam konteks inilah, Bawaslu tidak hanya hadir sebagai watchdog, tetapi juga sebagai katalis tata kelola pemilu yang integratif dan partisipatif,” ujarnya.
Anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (F-PDIP) juga mengingatkan adanya sinyal krisis legitimasi pada Pemilu 2024 berupa anomali seperti intimidasi, scam politik, 2.882 konten hoaks, 4 juta pemilih tidak bisa gunakan hak pilih karena tak miliki e-KTP.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar, Nur Ida Fitria, dalam sambutannya menegaskan bahwa literasi demokrasi adalah kunci memperkuat pengawasan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem demokrasi.
“Tugas Bawaslu jauh lebih luas. Kami hadir bukan hanya mengawasi, tetapi juga mendidik publik agar demokrasi tumbuh sehat,” tegasnya.
Sementara itu, anggota Bawaslu Provinsi Jawa Timur, Dewita Hayu Shinta, menambahkan bahwa giat literasi demokrasi ini dilakukan secara masif oleh Bawaslu bersama Komisi II DPR RI, sebagai bagian dari strategi membangun kesadaran politik warga. (*)
