KEPANJENKIDUL, BlitarRaya.com – Mewarisi struktur yang tengah diuji soliditasnya, Yudi Meira resmi menahkodai PDI Perjuangan Kota Blitar dengan tugas berat mengembalikan dominasi “Banteng” di Bumi Bung Karno pada Pemilu 2029 mendatang.
Tugas berat itu tersemat usai Yudi ditetapkan sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan (PDIP) Kota Blitar periode 2025-2030 dalam Konferensi Cabang (Konfercab) di Surabaya, Sabtu (20 Desember 2025) lalu.
Bersama Sugeng Supraptono sebagai Sekretaris dan Sudarwati sebagai Bendahara, Yudi kini memegang mandat untuk menjahit kembali simpul-simpul kekuatan partai yang sempat terburai.
Ujian pertama Yudi bukanlah menghadapi lawan politik dari luar, tetapi menstabilkan suhu di internal partai. Hal ini menyusul hilangnya nama tokoh senior M. Samanhudi Anwar dari jajaran pimpinan.
Menurut Yudi, mantan Wali Kota Blitar tersebut sebenarnya mendapatkan dukungan dua Pimpinan Anak Cabang (PAC) dalam tahap penjaringan beberapa waktu lalu dan mengikuti psikotes yang diselenggarakan DPP PDIP.
Baca juga: Nama Samanhudi Diunggulkan dalam Penjaringan Calon Ketua PDIP Kota Blitar
Namun DPP PDIP tidak memasukkannya dalam tiga nama yang ditunjuk untuk memimpin dan menyusun personel kepengurusan DPC PDIP Kota Blitar.
“Beliau (Samanhudi) tidak hadir pada Konfercab di Surabaya, Sabtu lalu. Saat pengumuman tidak hadir. Tidak tahu. Tidak hadir atau tidak diundang,” ungkap Yudi, Selasa (23 Desember 2025).
Menyadari adanya potensi perpecahan akibat penetapan tersebut, Yudi memilih langkah rekonsiliasi ketimbang konfrontasi. Ia akan tetap menjalin komunikasi yang baik dengan Samanhudi.
“Bagaimanapun Pak Samanhudi adalah pelopor PDIP di Kota Blitar. Kita selalu koordinasi dengan beliau selaku sesepuh PDIP Kota Blitar,” ujarnya.
Ujian Yudi berikutnya terkait pergeseran Syahrul Alim Syahrul Alim dari kursi Ketua DPC ke kursi Wakil Ketua Bidang. Pergeseran ini memicu spekulasi tentang stabilitas kursi Ketua DPRD yang diduduki Syahrul Alim.
Menanggapi hal ini, Yudi menegaskan bahwa segala keputusan terkait jabatan publik sepenuhnya berada di tangan pusat.
“Kita serahkan pada partai, pada DPP. Saya selaku petugas partai siap ditempatkan di mana pun. Posisi Ketua DPRD itu kewenangan DPP,” kata Yudi.
Membayar Kekalahan 2024
Selain harus melakukan konsolidasi internal, sebagai nahkoda baru Yudi mendapat tiga tugas dari DPP yang harus dicapai dalam lima tahun ke depan.
Tugas pertama adalah melakukan ekspansi perolehan kursi di DPRD Kota Blitar, dengan target meningkatkan raihan dari 8 kursi menjadi 10 kursi pada Pemilu 2029.
Sejalan dengan penguatan di akar rumput lokal, tugas kedua menyasar perolehan suara nasional.
“Tugas kedua adalah mendukung upaya mengembalikan kursi DPR RI di Dapil VI Jawa Timur untuk PDI Perjuangan dari 2 kursi di Pemilu 2024 menjadi 3 kursi di Pemilu 2029 nanti,” ungkap Yudi.
Adapun tugas ketiga Yudi adalah merebut kembali kursi Wali Kota Blitar setelah pada Pilkada 2024 lalu kalah untuk pertama kalinya sejak 1999. “Kami ditugaskan untuk merebut kembali kursi Wali Kota Blitar ke tangan PDI Perjuangan di Pilkada 2029 atau 2030 nanti,” tegasnya.
Apakah sebagai nakhoda baru Yudi mampu mengubah trauma kekalahan menjadi energi restorasi? Ataukah justru “Banteng” di Kota Blitar harus menelan pil pahit lebih lama di tengah kepungan kekuatan politik baru yang kian agresif? (asp/mr)
