SANANWETAN, BlitarRaya.com – Produksi padi Provinsi Jawa Timur tahun 2025 disebut menjadi yang tertinggi di tingkat nasional, menggeser posisi Provinsi Jawa Tengah, dengan produktivitas mencapai sekitar 9 juta ton gabah.
Anggota Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur, Erma Susanti, menyampaikan apresiasi atas prestasi di sektor pangan tersebut namun mengingatkan pemerintah untuk memberi perhatian pada kesejahteraan petani.
“Kalau produksi dari sektor pertanian tinggi tapi tidak diikuti kesejahteraan petani tentu sangat disayangkan,” kata Erma saat ditemui di Kota Blitar, Jumat (3 Oktober 2025).
Salah satu langkah yang harus diambil pemerintah, kata Erma, adalah memberikan penugasan pada Bulog untuk membuka lebar serapan terhadap produk pertanian yang sedang mengalami peningkatan termasuk padi.
“Bulog harus dipastikan mendapatkan kuota serapan yang cukup terhadap gabah yang sedang melimpah di Jawa Timur dengan harga pembelian yang menguntungkan petani,” ujar wanita yang duduk sebagai Wakil Kepala Bidang Koperasi dan UMKM di Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Jawa Timur itu.
Baca juga:
- Nama Samanhudi Diunggulkan dalam Penjaringan Calon Ketua PDIP Kota Blitar
- Supriadi “Kuwat” Raih Dukungan Terbanyak pada Penjaringan Calon Ketua DPC PDI-P Blitar
- Adopsi Teknologi Digital di Pertanian Bisa Tumbuhkan Petani Muda, Apa Kendalanya?
“Tapi sepertinya pemerintah pusat sudah mengalokasikan anggaran untuk Bulog. Kita akan pantau jangan sampai ada hambatan pada serapan oleh Bulog,” imbuhnya.
Erma juga mengapresiasi tingkat nilai tukar petani (NTP) Jawa Timur yang terjaga cukup bagus di sepanjang 2025.
Saat ini, kata Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Tulungagung itu, NTP Jawa Timur berada di kisaran 114,38, naik lebih dari satu poin dibandingkan NTP Jawa Timur bulan Januari yang berada di angka 113,26.
NTP merupakan indikator tingkat keekonomian produk pertanian dimana angka 100 mengindikasikan harga jual produk pertanian impas dengan biaya produksi.
Menurut Erma, aspek kesejahteraan petani harus menjadi prioritas bagi pemerintah di tingkat pusat, provinsi dan daerah, seiring dengan program kedaulatan pangan yang menjadi prioritas pemerintah saat ini.
Dia berharap pemerintah tidak hanya berfokus pada angka-angka produktivitas produk pangan namun juga harus diimbangi dengan program-program peningkatan kesejahteraan petani, antara lain, dengan memastikan sarana produksi (saprodi) yang memadai.
Tiga aspek pembangunan pertanian
Lebih jauh, Erma menandaskan bahwa terdapat tiga aspek dalam pertanian yang harus dicapai secara simultan, yakni produktivitas, kesejahteraan petani, dan keberlanjutan pertanian.
Produktivitas, kata Erma, mensyaratkan adopsi teknologi yang tepat untuk digunakan di lahan pertanian sehingga meningkatkan efisiensi budi daya dan produksi. Pemerintah melalui lembaga-lembaga riset dan perguruan tinggi harus menemukan teknologi tepat guna yang terjangkau bagi petani.
“Alokasi anggaran untuk sektor pertanian harus ditingkatkan dan tepat sasaran. Untuk saat ini, saya kira dukungan teknologi untuk para petani sangat penting mengingat sektor ini banyak ditinggalkan anak muda. Tenaga kerja pertanian menjadi terbatas,” ungkapnya.
Erma juga mengingatkan komitmen pemerintah mendukung implementasi reforma agraria yang diamanatkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang disahkan Presiden Soekarno pada tahun 1960.
UUPA yang mengandung semangat reforma agraria, kata Erma, seharusnya menjadi instrumen yang cukup untuk memberikan solusi kepada para petani yang rata-rata hanya memiliki lahan pertanian sekitar 0,3 hektar per keluarga.
“Padahal di sektor pertanian ini kalau lahannya sempit ya gak bakalan petaninya sejahtera. Angka minimal luasan lahan yang dimiliki keluarga petani seharusnya 1,3 hektar,” tuturnya.
Aspek penting ketiga dalam membangun sektor pertanian, kata dia, adalah adopsi sistem budi daya secara organik untuk sektor pertanian yang berkelanjutan.
Kata Erma, petani harus mulai melihat bahwa produktivitas dapat dicapai dengan cara bertani secara organik meskipun tidak harus seketika mengabaikan produk pupuk dan anti hama kimia.
“Selain untuk menjaga kesehatan ekologi, pertanian secara organik juga wujud tanggung jawab sosial petani untuk menghasilkan roduk pangan yang sehat yang dapat mencegah konsumen dari ancaman penyakit-penyakit degeneratif,” pungkasnya. (asp)
