BlitarRaya.com – Wakil Wali Kota Blitar Elim Tyu Samba mengaku tidak dilibatkan dilibatkan dalam proses mutasi dan rotasi lebih dari seratus jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar yang pelantikannya telah berlangsung hari ini, Senin (13 Oktober 2025).
“Saya memang tidak hadir di pelantikan (tadi). Karena saya tidak tahu prosesnya. Jadi saya tidak mungkin dong ikut pelantikan,” ujar Elim kepada awak media di ruang kerjanya, Senin siang.
“Karena saya tidak bisa memastikan rotasi itu sesuai Undang-Undang apa belum. Hal yang masih sanksi, masih ragu, saya tidak mau verifikasi itu. Kalau saya datang (sama dengan) saya memverifikasi itu sudah sesuai Undang-Undang,” tambahnya.
Pernyataan itu disampaikan Elim hanya beberapa saat setelah Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin alias Mas Ibin melantik lebih dari 100 pejabat dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Senin pagi.
Baca juga:
- Anggota FPDIP DPRD Blitar Diputus Langgar Kode Etik dalam Kasus Penelantaran Anak
- Tunjangan Wakil Rakyat Sedang Disorot, Segini Pendapatan Anggota DPRD Kota Blitar
Menurut Elim, selaku wakil kepala daerah, dirinya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dalam pengawasan, selain tugas lainnya dalam membantu kepala daerah menjalankan roda pemerintahan.
Namun, dalam proses mutasi atas begitu banyak jabatan tersebut, Elim mengaku sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, proses mutasi itu seharusnya memakan waktu yang cukup panjang sehingga ada cukup waktu untuk melibatkan dirinya selaku wakil kepala daerah.
Faktanya, kata Elim, bahkan dirinya baru mendapatkan daftar jabatan yang terkena mutasi dan rotasi pada Senin siang setelah upacara pelantikan berakhir.
“Kok saya tidak diajak komunikasi sama sekali, tidak diajak rembug apapun. Tidak tahu sama sekali tentang rotasi ini,” kata Elim.
Karena itu, Elim mengaku akan melaporkan situasi yang dialami tersebut ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Mungkin ini miss dalam pemerintahan. Karena saya diapa-apakan ya Wakil Wali Kota. Saya ada tupoksi sendiri untuk kepegawaian,” ujarnya.
“Mutasi ini prosesnya kan lama harusnya. Kok tidak sampai ke saya. Ini kan lucu. Nah mungkin ini tindak lanjut dari saya, saya akan menyurati Kemendagri, melaporkan apa yang terjadi di Kota Blitar. Saya melaporkan fakta-fakta dan bukti-bukti tersebut yang terjadi di Kota Blitar,” tuturnya.
Elim mengaku sudah bulat akan melaporkan persoalan tersebut ke Kemendagri. Alasannya, dirinya dapat dianggap lalai dalam menjalankan tugas dan fungsinya selaku wakil wali kota jika mendiamkan masalah tersebut.
“Kalau saya diam saya justru melalaikan fungsi saya. Saya lalai dalam pekerjaan saya,” ujarnya.
Ditanya apa yang membuat dirinya tidak dilibatkan dalam menjalankan roda pemerintahan, Elim mengaku tidak tahu.
“Itu mungkin sebaiknya ditanyakan ke Pak Wali. Saya juga berharap saya diajak bicara. Tapi ternyata tidak,” ujarnya.
Dihubungi melalui saluran WhatsApp, Mas Ibin mengeklaim telah melakukan koordinasi dan melewati prosedur yang ada dalam proses mutasi dan rotasi jabatan tersebut.
“Saya kira tata kelola pemerintahan harus berjalan dengan cepat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Mas Ibin.
“Tantangan pemotongan anggaran, efisiensi, efektivitas kinerja pemerintah, peningkatan PAD dan membangun kesejahteraan masyarakat lebih utama dalam pelantikan ini dibandingkan urusan yang lain,” pungkasnya. (asp)
