SANANWETAN, BlitarRaya.com – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menargetkan program makan bergizi gratis (MBG) mencakup keseluruhan (100 persen) dari target penerima manfaat.
Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto telah mengalokasikan anggaran nyaris 10 persen dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasinal (APBN) Tahun 2026, yakni Rp 335 triliun, untuk membiayai penyediaan MBG bagi 82,9 juta penerima manfaat.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Timur, Erma Susanti, mengatakan bahwa program MBG harus memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat khususnya generasi muda dari kelompok Generasi Z (Gen Z).
“Peluang ini harus diambil oleh petani kita secara umum dan khususnya Gen Z harus mau masuk ke sektor pangan,” ujar Erma dalam perbincangan dengan BlitarRaya.com, Jumat (21 November 2025).
Baca juga:
- Rumah Nutrisi Yomaju di Gogodeso Blitar Tebar Kebaikan Melalui Pupuk Bokashi
- Produksi Padi Jatim Tertinggi Nasional, Erma Susanti: Harus Diikuti Kesejahteraan Petani
Menurut Erma, permintaan pada berbagai produk pangan pada 2026 akan melonjak ketika program MBG benar-benar dapat berjalan dengan cakupan 100 persen penerima manfaat sebagaimana ditargetkan.
Jika permintaan produk pangan tinggi dan petani tidak siap untuk memasok, lanjutnya, maka akan mamicu kenaikan harga-harga produk pangan yang akhirnya juga mendorong terjadinya inflasi.
“Saat ini dengan cakupan MBG kurang dari 30 persen saja, banyak kebutuhan bahan pangan harus diimpor mulai dari beras hingga buah-buahan,” kata anggota Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Provinsi Jawa Timur itu.
Baca juga: Tentang Kepemimpinan PDIP Blitar, Sri Rahayu: Pak Rijanto kan Sibuk Jadi Bupati
Lebih dari itu, kegagalan petani memasok kebutuhan pangan MBG berarti juga kegagalan memanfaatkan limpahan peluang ekonomi dari program yang akan menyedot dana publik hingga ratusan triliun rupiah di 2026.
Erma melihat bahwa situasi saat ini, petani Indonesia khususnya Jawa Timur baru mampu mengimbangi kebutuhan bahan pangan MBG dari daging ayam dan telor.
“Tapi sudah ada yang menghitung, bahwa ketika MBG sudah 100 persen, ternyata neraca supply demand-nya untuk ayam dan telor tidak imbang lagi,” ungkap perempuan yang juga menjabat sebagai Plt Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Tulungagung itu.
Baca juga: Desakan Penghentian Sementara MBG Menguat di Tengah Terus Terjadinya Kasus Keracunan
Karena itu, lanjutnya, pemerintah daerah khususnya di wilayah Jawa Timur harusnya melakukan mitigasi sejak dini dengan tujuan agar petaninya dapat mengambil manfaat optimal dari program MBG.
“Program MBG harus meningkatkan nilai tambah petani (NTP) dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Integrasikan dengan bonus demografi
Lebih jauh, Erma juga mengutarakan bahwa program MBG seharusnya dimanfaatkan untuk menyongsong ledakan jumlah penduduk usia produktif di 2035-2040 nanti.
Ledakan penduduk usia produktif dari kelompok Gen Z, kata Erma, ketika lapangan pekerjaan dan kesempatan berusaha tidak mampu menjawab tingginya jumlah tenaga kerja produktif.
Karena itu, pada masa resesnya sebagai Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Erma mengaku lebih banyak memotivasi kalangan muda untuk membekali diri berkiprah di sektor pangan termasuk dengan menjadi petani.
“Pada titik inilah peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sangat krusial. Bagaimana sektor pertanian ini menjadi menarik dan menantang bagi anak-anak muda,” kata Erma.
Baca juga: Tekan Inflasi Jelang Nataru, Bakorwil III Malang Gelar Pasar Murah di Kota Blitar
“Apakah dengan penerapan teknologi dan lainnya agar sektor pertanian dan peternakan semakin efisien, produktif dan menguntungkan,” imbuhnya.
Melihat situasi ekonomi global yang masih berada dalam beragam tekanan saat ini, kata Erma, angkatan kerja dari kalangan Gen Z tidak dapat berharap hanya pada pekerjaan di sektor formal.
“Gen Z harus dibekali dengan skill untuk tidak hanya mengharapkan lapangan pekerjaan dari sektor formal tapi juga menjadi pengusaha di berbagai bidang termasuk sektor ekonomi kreatif selain sektor pangan,” pungkasnya.
Tanpa persiapan yang baik, kata dia, bonus demografi justru akan menjadi bencana ketika banyak penduduk usia produktif tidak mendapatkan pekerjaan atau peluang berusaha. (asp)
