BLITAR, Blitarraya.com – Desakan agar DPR menggelar hak angket terus bergulir, termasuk yang disuarakan oleh puluhan warga saat berunjuk rasa di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blitar, Kamis (7/3/2024).
Hak angket itu, menurut mereka, harus digelar karena Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah cawe-cawe dalam Pemilu 2024. Jokowi yang seharusnya netral justru terang-terangan menggunakan kekuasaannya sebagai presiden mengintervensi pesta demokrasi lima tahunan itu.
Lolosnya anak Jokowi, yakni Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mereka sebut sebagai contoh cawe-cawe tersebut.
Seperti diketahui, Gibran berhasil menjadi cawapres mendampingi calon presiden (capres) Prabowo Subianto setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang waktu itu dipimpin Anwar Usman, paman Gibran.
“Wahai Presiden Jokowi, negoro iki dudu duwekane mbahmu (negara ini bukan milik moyangmu). Jokowi sumber masalah negeri ini,” kata seorang orator lewat pengeras suara.
Orasi itu disambut peserta aksi dengan tepuk tangan meriah.
Selain berorasi, massa yang menamakan diri Gerakan Rakyat Blitar Menggugat itu membentangkan spanduk-spanduk dengan aneka kata-kata protes. Salah satunya berisi nama-nama anggota keluarga Jokowi yang mereka sebut sebagai bukti terjadinya praktik nepotisme dalam menjalankan kekuasaan.
Koordinator aksi Mochamma Walid mengatakan, sejumlah elemen masyarakat Blitar Raya turut dalam aksi ini. Semua merasa prihatin karena penyelenggaraan Pemilu 2024 diduga berlangsung penuh kecurangan dan tidak adil..
Ia kemudian mengutip banyak pihak, terutama kalangan akademisi, bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu terburuk pasca Reformasi 1998. “Kami sepakat kekacauan dan dugaan kecurangan itu bersumber dari ‘cawe-cawe’ Presiden Jokowi,” kata Walid.
Oleh sebabnya, kata Walid, pihaknya mendukung dan mendorong DPR RI benar-benar melaksanakan hak angket untuk menyelidiki dugaan-dugaan kecurangan itu. “Biar rakyat tidak bingung dengan hasil Pemilu 2024,” ucapnya. (asp)
