KANIGORO, Blitarraya.com – Bupati Hj. Rini Syarifah mengatakan bahwa keberhasilan Pemkab Blitar meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI terkait erat dengan komitmen kuat pihaknya dalam menjalankan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel.
Komitmen tersebut, kata bupati yang kerap disapa Mak Rini itu, dibuktikan dengan kesiapan menghadapi audit BPK RI yang dilakukan hingga dua kali.
“BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah melaksanakan dua kali pemeriksaan atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023 sebelum tersusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023,” ungkap Mak Rini dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Blitar, Rabu (22 Mei 2024).
Pemeriksaan pertama, kata Mak Rini, merupakan pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan selama 17 hari kalender, mulai 18 Januari 2024 hingga 3 Februari 2024.
Sedangkan pemeriksaan kedua, yang merupakan pemeriksaan terinci, dilakukan selama 30 hari kalender, mulai 5 Maret 2024 sampai dengan 3 April 2024.
“Pemeriksaan kedua ini termasuk pembahasan oleh Tim Audit BPK RI selama 20 hari kalender di Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Timur,” ujarnya.
Puncaknya, lanjut Mak Rini, pada tanggal 2 Mei 2024, BPK RI Perwakilan Jawa Timur menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Terinci atas LKPD Kabupaten Blitar di Sidoarjo.
“Hasilnya, Pemkab Blitar dinyatakan berhasil menyajikan Laporan Keuangan yang wajar, sehingga berhak atas opini WTP,” ujarnya.
“Alhamdulillah. Ini merupakan yang kedelapan kalinya sejak Tahun Anggaran 2016,” ungkap Mak Rini.
Meski begitu, Mak Rini menekankan bahwa BPK RI masih memberikan beberapa rekomendasi atau catatan, terutama terkait aspek pendapatan, belanja, dan aset daerah.
“Dan kami berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan penuh tanggung jawab, sehingga pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Blitar semakin transparan, akuntabel, dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegas Bupati Rini. (*)
