KEPANJENKIDUL, BlitarRaya.com – Kota Blitar berpeluang menjadi Kota Percontohan Anti-Korupsi di Indonesia. Kamis (29 Agustus 2024) kemarin, tim observasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI mendatangi Balai Kota Blitar untuk melakukan penilaian.
Tim dipimpin oleh Pelaksana Harian Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK RI, Ariz Dedy Arham. Wali Kota Santoso, Kamis siang, menyambut tim di Gedung Kusumo Wicitro, Balai Kota Blitar.
Dedy Arham dalam sambutan menerangkan, kunjungi tim observasi KPK RI untuk meninjau dalam rangka pemilihan Kota Blitar sebagai salah satu kandidat Kota Percontohan Anti-korupsi.
Menurut Dedy, Kota Blitar dipilih sebagai salah satu kandidat, diantaranya adalah karena memiliki skor penilaian anti-korupsi di berbagai bidang yang tinggi, serta tidak adanya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah.
“Kota Blitar telah melewati serangkaian penyaringan yang ketat. Salah satu syarat penting adalah tidak adanya kasus korupsi yang melibatkan kepala daerahnya,” ujar Dedy Arham.
Untuk melengkapi penilaian, kata Dedy Arham, tim KPK akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap berbagai aspek pemerintahan di Kota Blitar. Mulai dari mekanisme pengawasan internal, transparansi pengelolaan anggaran, dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi.
Wali Kota Santoso dalam sambutan mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan. Salah satu kegiatan konkret adalah penandatanganan pakta integritas setiap awal tahun oleh seluruh Kepala OPD. Selain itu, Kota Blitar juga telah menerapkan Sistem Informasi Pengelolaan Anggaran (SIPD) yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan.
Selain melakukan pertemuan dengan wali kota, tim observasi KPK juga melakukan peninjauan ke sejumlah desk program anti-korupsi dan Zona Integritas di Kota Blitar, seperti mengunjungi kantor Diskominfotek, Disbudpar, DPMTSP, Rumah Sakit Mardi Waluyo, dan Dispendukcapil Kota Blitar.
Kandidat Kuat
Kota Blitar masih harus mengalahkan Kabupaten Jombang dan Kota Surabaya untuk bisa terpilih menjadi Kota Percontohan Anti-Korupsi. Ketiga merupakan kandidat terkuat mewakili Provinsi Jawa Timur. (hyu)