PANGGUNGREJO, BlitarRaya.com – Jalur Lintas Selatan (JLS) di wilayah pesisir selatan Kabupaten Blitar sudah hampir selesai pembangunannya dan memberikan dampak langsung pada kunjungan wisatawan ke destinasi wisata pantai termasuk Pantai Serang di Desa Serang, Kecamatan Panggungrejo.
Pada masa libur panjang Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru) lalu, pengunjung Pantai Serang membludak dan tentu saja itu adalah income bagi pemerintah Desa Serang sebagai pengelola. Namun, sebagian warga desa menilai pendapatan dari wisata Pantai Serang yang dikelola oleh BUMDes tidak dilaporkan secara transparan.
Setidaknya itu yang terungkap dalam pertemuan antara warga Desa Serang, dengan Kepala Desa Handoko beserta jajarannya. Pertemuan yang dimulai pukul 19.00 WIB di aula Desa Serang, Rabu, 7 Januari 2026 malam itu juga dihadiri Babinsa dan Babinkamtibmas.
Pertemuan dibuka oleh Ketua Badan Permusyawarahan Desa, Ginanto, yang menyebutnya sebagai “Forum Penyampaian aspirasi Warga”.
Baca juga: Diprotes Keras 6 RT, Pengolahan Limbah Kandang 300 Ribu Ayam di Gandusari-Blitar Ditutup Sementara
Apapun namanya, pertemuan itu berisi gugatan dan tuntutan warga kepada Pementahan Desa Serang berkait berbagai hal, yang intinya menuntut transparansi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa Serang.
Pertemuan yang berlangsung selama empat jam itu sempat panas dan hampir ricuh. Kritik dan kecaman yang sangat pedas disampaikan warga menyoroti banyak hal, membuat lebih dari seratus orang warga yang datang berteriak-teriak menyatakan kekecewaannya.
Beruntung Handoko cukup piawai membawa forum dan menjelaskan berbagai hal dengan gamblang hingga forum tidak berubah anarkis.
Pertemuan antara warga dan Pemerintah Desa Serang bukan forum rutin yang digelar secara berkala, tetapi dipicu oleh pengelolaan yang diduga tidak transparan dan ada kebocoran dana. Puncaknya terjadi saat satgas yang bertugas mengecek jumlah penjualan karcis masuk wisata Pantai Serang ditiadakan sepihak pada momen liburan Nataru 2025/2026.
Hal itulah yang membuat warga Serang marah dan menggugat Pemerintahan Desa Serang.
Baca juga: 6 Anggota Polres Blitar Kota Dapat Sanksi Kode Etik dan Disiplin, Laporan Akhir 2025
Melihat gelagat kemarahan warga, Ginanto sebagai Ketua BPD Desa Serang mendesak Kepala Desa agar secepatnya menyelenggarakan “Forum Penyampaian Aspirasi”.
Alhasil, dalam forum tersebut gugatan warga ternyata berkembang tidak hanya terbatas pada soal pengelolaan kawasan wisata Desa Serang. Warga juga menuntut berbagai masalah yang intinya menuntut transparansi Pemerintah Desa Serang. Misalnya, warga menuntut transpatansi dalam pengelolaan peternakan kambing yang merupakan program dan dibiayai Pemerintah Desa, dan banyak yang lain.
Usai acara ditutup, Handoko menyatakan pentingnya dialog dengan warga sebagai wujud penghormatan kepada aspirasi warga.
“Sebagai pemimpin , saya mengutamakan kerukunan dan kebersamaan dengan solusi win-win,” ungkap Handoko.
Handoko kemudian menegaskan, bahwa ia tetap berpegang pada peraturan dan perundangan dalam menjalankan pemerintahan desa.
Baca juga: Jumlah Laka Lantas Naik tapi Korban Tewas Turun, Laporan Akhir 2025 Polres Blitar
Sementara itu, Ginanto sebagai Ketua BPD mengungkapkan, bahwa banyak hal yang harus dibenahi, terutama dalam pengelolaan BUMDes yang merupakan pelaksana teknis.
“Dalam laporan keuangan BUMDes tahun 2024, saya tidak mau menandatangani karena saya menilai laporan keuangan itu janggal,” ungkap Ginanto blak-blakan. Bagi Ginanto, apa yang dia lakukan sesuai tupoksi, yaitu fungsi pengawasan.
Yang menarik dari pertemuan yang berisi gugatan warga Desa Serang itu adalah terdapat tokoh-tokoh muda Desa Serang yang menjadi penggerak sikap kritis.
Baca juga: Long Weekend Maulid Nabi, Pantai Serang Dibanjiri Lebih 4.000 Pengunjung
Setidaknya ada dua orang tokoh muda, Imron dan Hendi. Keduanya bergantian mengajukan pertanyaan kritis kepada Kepala Desa. Saat mereka bicara di forum, warga yang memadati gedung memberi dukungan moral dengan teriakan.
Dari pertemuan itu, ternyata semua tuntutan sebanyak sepuluh poin, semuanya direspon positif oleh Kepala Desa yang menjadi sasaran gugatan dan pertanyaan. (Walid/asp)
